Bupati Lotim Akan Tertibkan Tenaga Honorer di Lotim

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, Senin (04/07).

Lotim, CBM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur akan menertibkan tenaga honorer daerah (Honda) yang ada di lingkungan pemerintah Lotim. Hal itu dilakukan untuk menanggapi peraturan dari pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga Honda pada tahun 2023 mendatang.

Bupati Lombok Timur H M Sukiman Azmy menyampaikan terkait wacana penghapusan tenaga honda pada 2023 mendatang itu dinilai bukan untuk penghabusan semata, akan tepat untuk penertiban dan penataan tenaga Honda.

"Itu bukan dihapus, yang ada itu penertiban. Di Lotim ini ada honorer yang masuk tanpa SK bupati, ada yang masuk hanya dengan perintah kerja dari Kepala Dinas bahkan ada yang masuk tanpa ada perintah sama sekali, ini yang akan kita tata," terangnya saat ditemui di kantor DPRD Lotim, Senin, (04/07).

Sejauh ini petunjuk pelaksanaan penataan honda belum ada, sehingga pihaknya belum bisa melakukan penataan Honda yang ada di Lotim. Akan tetapi jika petunjuk teknisnya sudah keluar, dirinya memastikan tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer di Lotim pada 2023 mendatang.

Sementara itu, kelanjutan dan nasib tenaga honorer yang sudah ada saat ini, Pemkab Lotim juga akan menunggu regulasi dan penjalasan dari Kemenpan-RB. Adapun pada tahun ini, jumlah tenaga honorer yang diajukan oleh Pemkab Lotim untuk menjadi P3K sebanyak 4.600 orang, dan jumlah tersebut menjadi terbanyak di Indonesia.

"Kita yang terbanyak di Indonesia, yang diajukan tahun ini, tapi apakah jumlah itu mampu dengan keuangan daerah kita, itu yang akan kita kaji. Kita tidak bisa melebihi kemampuan," katanya.

Sementara itu, honda yang tidak bisa masuk dalam P3K akan masuk dalam sistem outsourcing yang dibiayai oleh Pemda berdasarkan tender. Akan tetapi sistem tersebut tetap melihat kemampuan keuangan daerah.

Dirinya berharap agar para honorer yang ada untuk tidak khawatir dengan wacana penghapusan tenaga honorer tersebut. Menurutnya hal tersebut hanya penataan saja agar tenaga honda yang telah memiliki SK bupati bisa diajukan menjadi P3K maupun Outsourcing.

"Untuk yang tidak punya SK , nanti kita lihat dulu, semua punya peluang," tutupnya.