Bupati Lotim Minta BPBD dan PUPR Lotim Tanggap Bencana

Bupati Lotim dengan pihak terkait, Senin (31/10/2022). (CBM/Gib).

Lombok Timur, CBM - Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy meminta kepada kepada BPBD dan PUPR Lotim tanggap menghadapi bencana alam yang telah menimpa Lotim beberapa waktu lalu dan segera melakukan survei terhadap lokasi yang terdampak.

"Dalam sepekan ke depan kami sudah menerima rencana anggaran untuk penanggulangan dampak bencana ini, dan kami juga minta kepada BPBD dan PUPR sudah bergerak," ungkapnya, Senin (31/10).

Ia mengaku kemampuan Pemerintah Daerah dengan Dana Tidak Terduga (DTT) yang tersedia saat ini tidak dapat mencakup keseluruhan, namun sejumlah infrastruktur yang rusak seperti jembatan Yatofa yang menghubungkan desa Lendang Belo dengan Desa Montong Betok.

Pemasangan bronjongan di Joben, dan perbaikan jembatan loyok, jembatan menuju Ponpes Syaikh Abdurrahman di Marang Kotaraja, dan perbaikan jembatan penghubung desa Tetebatu dan Tetebatu Selatan.

"Kami juga berharap agar BPBD dan PUPR sesegera mungkin untuk membuat kajian untuk diusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seperti kondisi seperti abrasi, normalisasi Otak Kokok Joben, pemecah gelombang, serta tanggul yang sudah mengalami kerusakan di Labuhan Lombok," pintanya.

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar persolan kesulitan air bersih bagi warga yang ada di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Keruak dan Jerowaru egw ditangani.

Meski saat ini telah memasuki musim penghujan namun ia mengakui warga di kecamatan tersebut saat ini masih kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga jangan sampai masyarakat mempertanyakan keberadaan Pemerintah dalam kondisi tersebut.

"Untuk bantalan sosial sebagai dampak kenaikan BBM juga kami minta segera direalisasikan percepatan direalisasikan," ujarnya.

Disebutkannya Bantalan sosial tersebut didistribusikan kepada masyarakat dengan verifikasi data melalui sejumlah OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ditargetkan bantalan sosial tersebut pada Desember mendatang sudah tersalurakan seluruhnya kepada masyarakat yang berhak menerima.

"Untuk bantalan sosial yang berupa barang, supaya memanfaatkan produk lokal daerah.

Karena ini sekaligus langkah kita untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat," tutupnya.