Bulog Ungkap Kegelisahan Ke Pemda Lotim, Buntut Pengiriman Gabah Keluar

Bulog dan asosiasi saat bertemu Pj Bupati Lotim

Lombok Timur, CBM - Bahan pangan berupa beras kini terancam ketersediaannya, hal itu lantaran diduga banyaknya gabah dari Lombok Timur maupun NTB yang dikirim ke luar daerah.

Kegelisahan itu diungkapkan Bulog Cabang Lombok Timur (Lotim) beserta Asosiasi Mitra Bulog saat berkunjung ke Pj Bupati Lombok Timur. Hal itu lantaran ketersediaan distribusi gabah yang kian terancam.

Kepala Cabang Bulog Lombok Timur, M. Syaukani menyampaikan bahwa pengendalian gabah lokal harus dijaga betul agar tidak mengganggu stabilitas harga dan ketersedian bahan pangan. Sebab pengiriman ke luar daerah juga dapat mengganggu bahkan mengancam usaha penggilingan masyarakat.

"Itu juga dapat mengancam usaha penggilingan, sehingga terdampak juga terhadap lapangan kerja," ungkapnya, Kamis (21/03/2024).

Pengiriman gabah sendiri banyak keluar daerah seperti ke Pulau Jawa lantaran kualitasnya yang baik. Hal itu tentunya juga dapat disinyalir berdampak pada harga beli yang lebih tinggi dibandingkan harga pembelian pemerintah (HPP).

"Tentu harga beli lebih tinggi ditawarkan dibanding HPP melakui Bulog yang ditetapkan Bapanas," ungkapnya.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Refaksi Gabah dan beras. Pada peraturan itu jiga mengatur HPP gabah kering panen (GKP) kepada petani yakni Rp5000 per kilogram , sementara harga beli dari luar daerah lebih tinggi yakni Rp6000 per kilogramnya.

Asosiasi berharap agar Pergub NTB Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah, dapat diimplementasikan demi menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di daerah.

Sementara itu, Pj Bupati Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik mengatakan akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov NTB agar dapat melakukan evaluasi untuk memperkuat pengawasan pada pelabuhan sebagai pintu keluar barang dari dalam ke luar daerah.

"Melalui penegakan Perda itu kita harapkan tidak ada lagi gabah yang keluar daerah sebelum kebutuhan dalam daerah terpenuhi," pungkasnya.