KPK Optimis Pemda Lotim Capai Skor MCP Sesuai Target

 

Saat KPK melakukan monitoring ke Pemda Lotim

Lombok Timur, CBM - Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK) RI lakukan monitoring serta Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur.

Dalam rapat tersebut, Pj Bupati Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik mengatakan bahwa optimalisasi pajak dan retribusi daerah dan perizinan, menjadi fokus Pemda Lombok Timur terkait dengan capaian delapan area intervensi monitoring center for prevention (MCP) sebagai upaya pencegahan tipikor di daerah.

"Memang semuanya tidak serta merta langsung menunjuk hasil yang baik, melainkan harus membutuhkan proses yang baik pula," ucapnya.

Dibeberkan Pj Bupati, salah satu kebijakan yang diambilnya dalam mengoptimalisasi pajak daerah Lombok Timur yakni melakukan penempatan beberapa ASN sebagai kepala pasar untuk melakukan pengelolaan retribusi yang lebih maksimal. Bahkan keberhasilan dari langkah yang diambilnya terbukti dengan meningkatnya pendapatan pada sektor pasar mencapai Rp3,5 miliar sampai Rp4 miliar.

"Capaian PAD retribusi pasar berhasil meningkat setelah kita tempatkan ASN untuk melakukan pengelolaan," katanya.

Terkait dengan capaian tata kelola MCP, pada tahun 2024 Lombok Timur berada pada urutan keenam di NTB dengan nilai 81,67 persen. Untuk meningkatkan hal itu, Pj Bipati meminta kepada para pimpinan OPD dan Camat agar memanfaatkan rakor tersebut sebaik mungkin untuk konsultasi apa yang belum dapat dipahami.

Bahkan ia meeyakini kedatangan KPK ke Pemda Lombok Timur untuk membantu daeerah ke arah yang semakin sehat dengan meningkatkan koordinasi dan kopetensi. Ia juga berharap agar pada tahun-tahun berikutnya capaian nilai MCP Lombok Timur dapat mencapai 90 persen lebih.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria bahwa dirinya optimis dengan apa yanh menjadi target dan harapan Pemda Lombok Timur dapat tercapai dan terwujud. Sebab optimisme itu juga ia liat dari seluruh pihak di Pemda Lombok Timur yang sangat luar biasa.

"Kami optimis target Pemda Lombok Timur bisa terwujud, kami pun hanya dapat menjembatani dan monitoring pelaksanannya," ungkapnya.

Dijelaskannya, setiap Pemda yang memiliki nila MCP yang tinggi dikarenakan semangat dan komitmen pimpinanya dalam melakukan perubahan juga sangat tinggi. Bahkan diungkapkannya, beberapa tantabgan perbaikan data tata kelola Pemda yang mencakup hal teknis dan non teknisnya.

Disebutkannya seperti afiliasi dengan pejabat atau backing aparat, konflik kepentingan, gratifikasi, dan asfek lainnya. Oleh sebab itu, ia mengakan forkopimda untuk bersinergi dan berkolaborasi karena perbaikan tata kelola pemerintahan kemandirian berperan penting mendorong fiskal daerah, memeperbaiki layanan publik, efisiensi APBD untuk kemakmuran masyarakat, dan optimalisasi fungsi aparatur pemerintahan.

Lokasi:

Berbagi :