FJPI Soroti Minimnya Pembahasan Isu Perempuan dalam Program Kerja Cagub NTB

Diskusi yang dilaksanakan oleh FJPI, Sabtu (09/11/2024).

MATARAM, CBM – Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) NTB menggelar diskusi dengan tajuk "Peran Perempuan dalam Program Kerja Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB", di Mataram, Sabtu (09/11/2024). Diskusi ini bertujuan menyoroti minimnya perhatian para calon terhadap isu-isu perempuan dalam visi dan misi mereka.

Diskusi tersebut menghadirkan narasumber seperti Ketua Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) NTB, Miftahul Jannah, serta pengamat politik dan pegiat gender dari UIN Mataram, Purnami Safitri. Ketua FJPI NTB, Linggauni, mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketiga paslon yang dinilai kurang menyoroti isu perempuan dalam program kerja mereka.

"Kami sudah menelusuri berbagai berita dan dokumen visi-misi dari ketiga paslon. Pembahasan terkait program kerja yang melibatkan perempuan sangat sedikit, padahal permasalahan perempuan di NTB sangat kompleks," kata Linggauni. Menurutnya, tema diskusi semacam ini masih jarang dibahas, meskipun daftar pemilih tetap (DPT) NTB lebih banyak didominasi perempuan.

Linggauni menegaskan, peran perempuan seharusnya menjadi bagian penting dalam kebijakan daerah yang akan diterapkan selama lima tahun ke depan. "Harus ada perhatian lebih dari para paslon untuk mengakomodasi kepentingan perempuan dalam program pembangunan," tambahnya.

Akademisi Miftahul Jannah turut mengkritisi ketidakjelasan program kerja para paslon yang berkaitan dengan isu perempuan. "Tidak ada satu pun paslon yang secara eksplisit menyebutkan rencana program untuk perempuan, meskipun jumlah pemilih perempuan di NTB lebih tinggi, mencapai 51 persen," jelas Miftahul. Ia mempertanyakan apakah perempuan NTB dianggap kurang layak atau tidak mampu bersaing di sektor politik, ekonomi, dan sosial.

Menurutnya, jika perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, hal ini akan berdampak pada rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berdasarkan survei 2022-2023, IDG NTB berada di posisi 34 dari 34 provinsi, dengan nilai yang lebih rendah dari Papua. "Angka ini menunjukkan rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik, pendidikan, dan ekonomi di NTB," tambahnya.

Lebih lanjut, Miftahul menyoroti bahwa tingginya ketimpangan gender di NTB memerlukan perhatian serius dari calon pemimpin daerah. "Isu-isu seperti kekerasan seksual, pernikahan dini, stunting, hingga perempuan sebagai kepala keluarga masih menjadi permasalahan krusial yang belum tersentuh oleh program para calon," ujarnya. Ia berharap para calon dapat lebih memperhatikan kepentingan perempuan dan memasukkannya dalam program kerja mereka.

Sementara itu, pengamat politik dan pegiat gender Purnami Safitri menambahkan bahwa isu perempuan masih dianggap sebagai peran gender tradisional oleh para pemangku kepentingan. "Di banyak organisasi, perempuan sering dianggap hanya sebagai pelengkap dan diberi peran yang kurang strategis, misalnya sekadar membuat kopi atau melayani kebutuhan anggota pria," kata Purnami.

Menurut Purnami, pola pikir seperti ini turut memengaruhi kebijakan yang diambil dalam lingkup pemerintahan daerah, di mana program yang dirancang sering kali tidak mempertimbangkan kepentingan perempuan. "Kita berharap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB lebih berfokus pada pemberdayaan perempuan dan menjadikannya sebagai isu strategis dalam program kerja mereka," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa calon kepala daerah seharusnya tidak hanya bertindak sebagai representasi partai politik yang mendukung, karena partai sering kali bersifat pragmatis dan kurang fokus pada isu-isu substantif seperti pemberdayaan perempuan. "Dibutuhkan kebijakan yang jelas dan komprehensif dari para calon untuk mengangkat isu perempuan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah," tutup Purnami.