Pemda Fokus Dukung Suksesnya Pilkada 2024

Rakor Persiapan Penertiban APK

Lombok Timur, CBM - Membuka Rapat Koordinasi Panitia Desk Pilkada 2024 dan Pembahasan Persiapan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada Serentak 2024, Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik menegaskan bahwa seluruh energi Pemerintah Daerah dalam beberapa waktu ke depan fokus mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada. Ia meminta setelah hari Senin tidak ada lagi kegiatan yang dapat mengganggu atau menimbulkan ketidaknyamanan.

Selain itu Pj. Bupati pada kegiatan yang berlangsung Jumat (22/11) itu juga menekankan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki Pemda dapat dimanfaatkan untuk suksesnya Pilkada. “Kalau sudah ada kebijakan dari yang mewakili Pemda tidak perlu kita diskusikan lagi,” ungkapnya.

Kendati di Provinsi NTB, termasuk Lombok Timur tidak ada isu pelanggaran netralitas ASN, Pj. Bupati Juaini Taofik kembali mengingatkan adanya sanksi berat terhadap pelanggaran tersebut. Ia pun menggarisbawahi perlunya kehati-hatian dalam setiap keputusan, termasuk administrasi seperti surat-menyurat yang rentan menjadi pelanggaran.

Pada masa tenang yang akan dimulai pada Ahad (24/11) mendatang, Pj. Bupati meminta komunikasi yang inklusif antar semua pemangku kepentingan menyangkut berbagai hal, termasuk batasan kewenangan masing-masing, “Sebelum meninggalkan ruangan ini, semua sudah jelas, tidak ada yang samar-samar,” jelasnya, “sehingga tidak ada kita dipersoalkan di pelanggaran Pemilu kalau dari sisi hukum sudah clean and clear,” imbuhnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Suaidi Mahsun yang turut hadir pada acara yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati itu berharap tidak ada pelanggaran Pemilu yang dilakukan, terlebih pada masa tenang, mengingat sanksi yang diberlakukan lebih berat dibanding pelanggaran pada masa kampanye.

Selain itu ia mengingatkan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kebutuhan tempat pemungutan suara (TPS) tidak dilakukan di halaman masjid atau mushalla, sebab dinilai dapat mengganggu pelaksanaan ibadah.

Sementara terkait penurunan APK dijelaskannya harus dilakukan H -3 pemilihan, di mana penertiban tersebut menjadi kewenangan Pemda bersama KPU, lebih-lebih lagi pasangan calon.

Pihak KPU Lombok Timur berkomitmen akan melakukan pembersihan APK bersama Pemda dan pihak terkait lainnya. Dipastikan pula bahwa PPK maupun PPS akan dilibatkan dalam pembersihan APK di masing-masing wilayah/ kecamatan.

Rakor yang dipimpin Pj. Sekda tersebut diikuti pula oleh Forkopimda, Pimpinan OPD dan Camat.